MANAJEMEN PENGELOLAAN MUTU KANTOR ADVOKAT

 Tugas Terstruktur  5

A.    Latar Belakang Pentingnya Pengelolaan Mutu

Persoalan mutu sebenarnya sangat relevan bagi dunia praktek pemberian jasa hukum, karena pada dasarnya klien kita semakin lebih selektif untuk memilih advokat untuk menangani perkaranya yang dianggap dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan klien. Kantor hukum harus peduli dengan persolan jasa hukum yang diberikan dengan kualitas mutu yang baik dan mau melakukan berbagai upaya terencana untuk mewujudkan pelayanan jasa hukum yang bermutu tinggi, karena kantor yang tidak mau melakukan upaya-upaya peningkatan mutu jasa peleyanan hukum yang diberikan mereka akan tertinggal dari kantor hukum lainnya. Jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seorang klien yang memberikan kepercayaan kepadannya.Jasa hukum yang diberikan harus memenuhi semua peraturan dan mematuhi kode etik. Law firm harus dapat menerima kenyataan bahwa klien berhak menentukan tingkatan mutu dari jasa hukum yang diinginkannya dan tidak jarang pula klien berani membayar honor tinggi kepada seorang advokat hal ini dikarenakan lawfirm tersebut dianggap mampu memberikan Jasa Hukum yang bermutu tinggi. Semakin tinggi kompleksitas suatu persolan hukum semakin tinggi pula mutu jasa hukum yang diinginkan klien.

B.     Mengapa Law Firm Harus Mengelola Mutu

Mutu pelayanan juga harus diperhatikan oleh advokat dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. Mutu dari setiap jasa hukum yang diberikan kepada klien harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan etika, disamping juga disesuaikan dengan apa yang disyaratkan oleh klien. Karena, apa yang dikerjakan oleh seorang advokat secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan mutu kantor hukum tempat yang bersangkutan bekerja. Maka, mutu pengelolaan kantor hukum harus terus ditingkatkan agar kantor hukum yang bersangkutan dapat tetap exist.

C.     Bagaimana Law Firm Dapat Melakukan Pengendalian Mutu

Pengelolaan law firm (firma hukum) yang baik harus memenuhi syarat kualitas, yakni adanya standar mutu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selama ini rata-rata sudah dilakukan law firm-law firm skala besar. Sementara itu, pada law firm berskala kecil masih belum semuanya mengantongi standar mutu dari OJK. Oleh karena itu, uji standar mutu ini sangat penting dalam upaya pengelolaan law firm yang profesionalpenerapan standar pengendalian mutu juga harus didukung Total Quality Control sebagai sistem terintegrasi. Misalnya, rekrutmen yang ketat dengan orientasi kualitas, pengembangan diri ekstensif (Professional Development) dapat dilakukan melalui program mentoring, focus group discussion, training, seminar in house ataupun eksternal.

D.    Siapa Yang Harus Berperan Dalam Menjelankan Sistem Pengelolan Mutu Kantor Advokat

Selain SDM, kantor hukum juga harus memperhatikan mutu dari jasa yang diberikan kepada klien, Mutu dari setiap jasa hukum yang diberikan kepada klien harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan etika, disamping juga disesuaikan dengan apa yang disyaratkan oleh klien. Apa yang dikerjakan oleh seorang lawyer secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan mutu kantor hukum tempat yang bersangkutan bekerja, Karena itu, mutu pengelolaan kantor hukum harus terus ditingkatkan agar kantor hukum yang bersangkutan dapat tetap exis.

Dalam kantor advokat juga agar mutu tetap terjaga maka kualitas SDM pun harus tetap dijaga dan dikembangkan. pengembangan SDM ini tentu saja diawali dengan proses rekrutmen yang baik dan benar serta bertanggung jawab. Setelah itu, harus ada kejelasan proses pengembangan dan promosi serta jenjang karir. Harus ada pola interaksi yang baik di antara para karyawan serta dengan pihak luar, misalnya klien

Setiap kantor advokat pasti memiliki ketua dan juga anggota-anggota baik berupa advokat, konsultan, dan juga staff-staff baik yang berhubungan langsung dengan pekerjaan advokat maupun yang tidak. Dalam menjalankan standar mutu kantor yang sudah ditetapkan setiap komponen kantor memiliki peran untuk menjalankan standar mutu kantor karna bagaimanapun setiap peraturan harus ada yang menjalankan dan begitupula sebuah aturan mengenai standar mutu dalam sebuah kantor harus juga dijalankan oleh semua pihak dalam kantor tersebut

E.     Siapa Yang Paling Bertanggung Jawab Atas Berjalannya Sistem Pengelolaan Mutu Kantor Advokat

Jika kita berbicara mengenai siapa yang bertanggung jawab maka bisa dikatakan setiap pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing, namun apabila terjadi permasalahan dalam internal kantor maka yang bertanggung jawab secara penuh adalah ketua kantor advokat itu sendiri. Dalam hal mutu, pimpinan juga harus memastikan bahwa semua komponen yang ada di kantor hukum memiliki sasaran mutu yang harus dicapai. Jadi, Seorang pemimpin harus melakukan penilaian atas efektifitas dari sistem pengeloan mutu yang dijalankannya.

Bukan rahasia umum jika akhir-akhir ini banyak kantor hukum di Indonesia yang mengalami perpecahan. Tidak hanya kantor hukum besar, perpecahan juga melanda kantor hukum yang berskala kecil. Ada anggapan bahwa pecahnya sebuah kantor hukum disebabkan belum baiknya sistem manajemen yang ada di kantor hukum tersebut. Faktor lainnya, terkait dengan masih tingginya ego di antara owner, partner maupun senior associate. Biasanya, ego itu meledak dengan adanya keinginan untuk mendirikan kantor hukum sendiri. untuk mengelola sebuah kantor hukum diperlukan manajemen yang profesional disertai dengan integritas yang tinggi. Tujuannya, agar mampu memberikan pelayanan berupa jasa hukum secara profesional kepada klien. Kata kuncinya, profesional dan sikap integritas yang tidak kenal kompromi jika ingin mengelola sebuah kantor hukum dan hal ini harus ada dalam diri seorang pimpinan sebagai bentuk tanggung jawab atas mutu kantor advokat miliknya